Tahukah kalian, jika Aceh memiliki banyak sekali Panglima Laot. Mereka ini bukan pemimpin, tapi lebih ke pemangku adat. Mereka menjalankan amanah dari masyarakat nelayan untuk menerapkan aturan adat, terutama ketika di laut.
Meski bukan pemimpin, Panglima Laot memiliki kedudukan yang dihormati. Kedudukannya sering diwariskan secara turun-temurun. Namun juga bisa dipilih melalui musyawarah masyarakat nelayan.
Tugas utama mereka yaitu menjaga keamanan dan kelestarian laut, mengontrol penangkapan ikan, dan menangani konflik di antara para nelayan serta pertikaian yang mungkin terjadi di laut Aceh.
Kini, kepemimpinan panglima Laot terbagi atas tiga tingkatan wilayah, yaitu Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten, dan Panglima Laot Aceh. Masing-masing tingkatan wilayah ini memiliki sejumlah Panglima Laot yang tersebar di areanya.
Kehadiran Panglima Laot sendiri sudah ada sejak jaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Atau sekitar 400 tahun. Saat itu mereka berperan dalam perperangan dan mengatur hubungan diplomatik sampai memungut cukai dari kapal asing yang singgah di Aceh.
Saat kemerdekaan Indonesia, kerajaan mulai melebur kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kejayaan Panglima Laot masih berdiri sesuai wilayah masing-masing.
Pada 2006, Panglima Laot mendapatkan pengakuan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan dijabarkan pada Qanun Aceh No. 9 tahun 2008. Lalu pada 2008, Panglima Laot resmi menjadi anggota World Fisher Forum People/WFFP (lembaga masyarakat nelayan dunia) secara internasional.
Kewajiban Panglima Laot
Sebagaimana struktur adat yang memiliki kewenangan, fungsi utama Panglima Laot meliputi tiga hal. Pertama mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir mengatur pengelolaan lingkungan laot.
Sosok mereka juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan. Dalam kedudukannya, mereka berhak dan kewajiban sebagai tetua persekutuan masyarakat adat nelayan.
Kewajiban lain mereka yaitu mengawasi agar semua ketentuan ketentuan adat istiadat dan hukum adat laut dipatuhi dan ditaati oleh semua anggota persekutuan. Di samping itu mereka juga menjadi pemimpin masyarakat nelayan di wilayah kekuasaannya.
Selain itu mereka juga mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laut, peningkatan sumber daya, dan advokasi kebijakan bidang kelautan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
