PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah merancang jalur rel sepanjang kurang lebih 1.900 kilometer. Jalur ini membentang dari Banda Aceh di ujung barat hingga Bandar Lampung di selatan. Menembus enam provinsi dan puluhan kota di sepanjang koridor Sumatra.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan bahwa saat ini jaringan kereta api di Sumatra belum terhubung secara menyeluruh. Inilah saatnya menutup ketertinggalan itu. Proyek raksasa ini butuh anggaran sekitar Rp448 triliun. Dan tahap studi dimulai pada 2026–2027 dan konstruksi dijadwalkan mulai 2027.
Targetnya, kereta sudah bisa melaju dan melayani penumpang pada 2035. KAI pun berencana menghadirkan armada kereta cepat dan modern. Yang membuat proyek ini istimewa adalah visi inklusifnya.
KAI memilih memfasilitasi golongan menengah ke bawah agar transportasi antarkota di luar Jawa. Tujuannya agar lebih aksesibel dan terjangkau bagi semua kalangan. Kereta api, dengan kapasitasnya yang besar dan biaya operasional yang efisien, jadi solusi paling tepat.
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Menekan Biaya Logistik
Sumatra bukan pulau yang miskin potensi. Tapi rumah bagi ladang sawit, tambang batu bara, dan perkebunan karet. Belum lagi lumbung hasil pertanian yang menopang sebagian besar ekspor nasional.
Ironisnya, potensi besar itu selama puluhan tahun terhambat oleh mahalnya biaya logistik dan minimnya konektivitas transportasi massal. Jalur kereta Banda Aceh–Bandar Lampung hadir sebagai jawaban. Berikut sejumlah dampak ekonomi nyata yang akan dirasakan:
- Logistik lebih murah dan efisien. Komoditas strategis seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), pupuk, dan hasil pertanian bisa diangkut dalam jumlah besar. Dan dengan biaya jauh lebih rendah dibanding jalur darat konvensional.
- Perjalanan antarkota yang lebih nyaman dan terjangkau. Warga tak perlu lagi bergantung pada bus atau kendaraan pribadi. Waktu tempuh lebih singkat, biaya lebih hemat, dan keselamatan lebih terjamin.
- Membuka peluang investasi dan lapangan kerja. Kehadiran rel kereta api terbukti secara historis mendongkrak nilai ekonomi kawasan di sekitar stasiun. Dari berkembangnya pusat perdagangan, industri pengolahan, hingga sektor pariwisata.
- Ramah lingkungan. Kereta api menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah per ton-kilometer dibanding truk atau kapal. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia menuju transisi energi yang lebih bersih.
- Mendorong daya saing Sumatra di pasar global. Biaya logistik yang lebih murah berarti harga produk Sumatra di pasar ekspor bisa lebih kompetitif. Akan memperkuat industri dalam negeri sekaligus meningkatkan devisa negara.
Kereta api bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Dan Sumatra sudah terlalu lama menunggu giliran merasakannya. Dengan biaya logistik yang lebih rendah, daya saing produk Sumatra juga diperkirakan akan meningkat signifikan.
Atjeh Tram dan Rel yang Pernah Berjaya
Ini bukan pertama kali Sumatra merasakan deru lokomotif. Jauh sebelum era kemerdekaan, sebuah jaringan kereta api bernama Atjeh Tram ada di Bumi Serambi Mekah. Pada 1874, Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun rel kereta api pertama di Aceh. Jalurnya menghubungkan Pelabuhan Ulee Lheue dengan pusat kota Kutaraja (kini Banda Aceh).
Tujuan memperlancar mobilisasi serdadu, logistik, dan persenjataan Belanda. Pada 12 November 1876, stasiun Koeta Radja resmi dibuka. Menandai era baru transportasi di Aceh.
Seiring berjalannya waktu, Atjeh Tram bertransformasi. Operatornya berganti nama menjadi Atjeh Staats Spoorwegen pada 1916. Dan jaringan relnya diperluas. Kini menjangkau Sigli, Bireuen, Lhokseumawe, Langsa, hingga ke Pangkalan Susu di Sumatera Utara.
Di masa jayanya, kereta ini juga melayani warga sipil. Ia mengangkut penumpang, barang dagangan, dan hasil perkebunan antarkota di seluruh pesisir utara Aceh. Sebuah peradaban tumbuh di sekitar stasiun-stasiunnya.
Ketika Jepang masuk, operasional Atjeh Tram terhenti pada 1942. Pascakemerdekaan Indonesia, aset kereta api Aceh dikelola Djawatan Kereta Api. Sayangnya, infrastruktur warisan kolonial itu terlanjur uzur dan sulit dirawat. Alasannya, terkendala anggaran.
Konflik sosial-politik di Aceh, lemahnya manajemen, dan pergeseran prioritas pembangunan yang terpusat di Jawa membuat layanan kereta Aceh kian terpuruk. Penumpang menyusut, kerugian operasional menumpuk, dan rel pun satu per satu terbengkalai. Pada tahun 1982, pemerintah Indonesia secara resmi menghentikan seluruh operasional kereta api di Aceh.
