Bayangkan sebuah kantor di Aceh pada hari Kamis. Sapaan yang biasanya terdengar dalam Bahasa Indonesia berganti. Percakapan antarkaryawan mulai menggunakan Bahasa Aceh. Ada yang mungkin terdengar sedikit canggung, ada pula yang fasih. Suasana sederhana seperti ini menjadi bagian dari semangat setiap hari Kamis wajib berbahasa Aceh yang digagas pemerintah Aceh.
Kebijakan tersebut bukan sekadar soal mengganti bahasa percakapan selama satu hari. Ada pesan yang jauh lebih besar di baliknya. Jangan sampai masyarakat Aceh modern semakin jauh dari bahasa yang jadi bagian dari sejarah dan identitas daerahnya sendiri.
Melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/INSTR/2023, penggunaan Bahasa Aceh diarahkan sedikitnya satu hari dalam sepekan, yaitu setiap Kamis. Sasarannya mencakup sejumlah lingkungan pemerintahan dan lembaga. Termasuk SKPA, pemerintah kabupaten/kota, kementerian dan lembaga di Aceh, BUMN, BUMA serta perbankan.
Pelaksanaannya tetap menjunjung tinggi kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi negara, serta bahasa daerah lainnya yang digunakan di Aceh.
Mengapa Dipilih untuk Berbahasa Aceh?
Bahasa merupakan bagian penting dari identitas sebuah masyarakat. Ketika bahasa daerah semakin jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama oleh generasi muda, ada kekhawatiran bahwa bahasa tersebut perlahan kehilangan penuturnya.
Perubahan zaman ikut memengaruhi kondisi tersebut. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama dalam pendidikan, pemerintahan, media dan berbagai aktivitas formal. Sementara itu, bahasa asing dan istilah populer dari dunia digital juga semakin banyak digunakan dalam komunikasi generasi muda.
Karena itu, kebiasaan menggunakan Bahasa Aceh satu hari dalam sepekan dapat menjadi pengingat bahwa bahasa daerah juga memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat modern.
Bukan berarti penggunaan Bahasa Indonesia harus ditinggalkan. Justru keduanya dapat berjalan berdampingan sesuai konteks. Bahasa Indonesia tetap memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, sedangkan Bahasa Aceh menjadi bagian dari kekayaan budaya yang perlu dilindungi dan dikembangkan.
Kamis Berbahasa Aceh sebagai Upaya Menjaga Identitas Daerah
Pemerintah Aceh sendiri kembali membahas implementasi Instruksi Gubernur tersebut pada 2026. Dalam rapat koordinasi sektor kebudayaan pada Agustus 2026, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Ingub Nomor 5/INSTR/2023, termasuk penggunaan Bahasa Aceh setiap Kamis. Evaluasi ini dilakukan di tengah perhatian terhadap menurunnya intensitas penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda.
Artinya, penggunaan Bahasa Aceh pada hari Kamis bukan sekadar simbol. Kebijakan tersebut diharapkan mampu membangun kebiasaan yang kemudian berkembang menjadi budaya. Hal sederhana seperti “Peue haba?”, “Hana masalah?”, atau sapaan khas lainnya dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan bahasa agar tetap hidup dalam percakapan sehari-hari.
Bahasa tidak akan bertahan hanya karena tercatat dalam buku atau aturan. Bahasa akan terus hidup apabila digunakan oleh penuturnya. Karena itu, semangat Kamis berbahasa Aceh sebaiknya tidak berhenti pada kewajiban administratif. Lebih jauh, kebijakan ini dapat menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali rasa bangga menggunakan bahasa daerah.
Pada akhirnya, menjaga Bahasa Aceh bukan berarti menolak modernitas. Justru masyarakat Aceh dapat tetap maju, terbuka terhadap perkembangan zaman, sekaligus tidak kehilangan akar budayanya.
Satu hari dalam sepekan mungkin terlihat sederhana. Namun, jika dilakukan secara konsisten, Kamis berbahasa Aceh dapat menjadi langkah kecil yang memberi dampak besar bagi keberlangsungan bahasa, sastra, dan identitas budaya Aceh.
