Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperkuat kolaborasi antardaerah. Hal tersebut terwujud lewat penandatanganan kerja sama strategis dengan nilai mencapai Rp1,06 triliun. Kesepakatan ini menjadi langkah nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta memperluas potensi pembangunan di kedua wilayah.
Penandatanganan kerja sama dilakukan Ahmad Luthfi dan Muzakir Manaf di Kantor Gubernur Aceh pada Kamis (23/4/2026). Kesepakatan ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani dan mencakup berbagai sektor penting.
Kerja sama tersebut terbagi ke dalam beberapa lini utama. Pertama, kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai Rp138,56 miliar. Sektor yang terlibat meliputi ketahanan pangan, investasi, industri dan perdagangan, tenaga kerja, hingga pariwisata dan ekonomi kreatif.
Tidak hanya itu, kerja sama juga merambah sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nilai mencapai Rp696,2 miliar. Sejumlah perusahaan daerah dari kedua provinsi turut ambil bagian dalam memperkuat sinergi bisnis. Termasuk sektor keuangan dan pengembangan usaha.
Selain itu, kolaborasi antarasosiasi seperti Kadin dan Hipmi dari kedua daerah juga turut menyumbang nilai kerja sama sebesar Rp230 miliar. Bahkan, kerja sama antarkabupaten seperti antara Klaten dan Gayo Lues juga menjadi bagian dari upaya memperluas dampak kerja sama hingga ke level daerah.
Langkah ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas wilayah bukan hanya simbolis, tetapi benar-benar diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang konkret.
Â
Strategi Collaborative Government untuk Pertumbuhan Bersama
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari konsep collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Konsep ini memungkinkan daerah saling melengkapi potensi yang dimiliki. Sehingga mampu tumbuh dan berkembang bersama secara berkelanjutan.
Menurutnya, kerja sama business to business (B to B) yang melibatkan OPD, BUMD, hingga organisasi pengusaha jadi fondasi awal yang penting. Nilai Rp1,06 triliun disebutnya sebagai potensi awal yang masih bisa terus dikembangkan ke depannya.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi dengan potensi besar. Baik dari sisi jumlah penduduk maupun sistem pemerintahan yang solid.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi. Tetapi juga memperkuat koordinasi antar aparatur pemerintah, meningkatkan perdagangan, serta membuka peluang investasi yang lebih luas.
Lebih jauh, kolaborasi ini juga diyakini memberikan motivasi tambahan bagi Aceh. Terutama dalam mempercepat pembangunan daerah. Komunikasi yang intens antara kedua provinsi diharapkan menjadi kunci keberhasilan implementasi kerja sama ini.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan, kerja sama Jateng–Aceh ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antardaerah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
