Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Percepatan ini difokuskan di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Dengan total target pembangunan mencapai 1.000 unit huntap.
Pada tahap awal, pemerintah menargetkan 500 unit huntap di Aceh Tamiang dan 500 unit di Aceh Utara. Proyek ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebagai mitra pelaksana. Langkah ini diambil agar masyarakat terdampak bencana tidak terlalu lama tinggal di pos pengungsian. Harapannya dapat segera menempati rumah yang layak.
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri usai memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang, bersama Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (Purn) Armia Fahmi, di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).
Meskipun Aceh Tamiang masih berstatus tanggap darurat, Mendagri menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh berlarut-larut. Pembangunan hunian tetap dipercepat sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang dapat segera direlokasi ke tempat yang aman dan layak.
“Kalau bisa didahului, kenapa tidak. Terutama bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat dan perlu direlokasi,” ujar Tito. Sementara itu, untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah akan memberikan bantuan dalam bentuk uang setelah proses pendataan selesai. Sehingga masyarakat bisa melakukan perbaikan secara mandiri.
Lahan HGU Jadi Sorotan, Pemerintah Siap Ambil Langkah Tegas
Salah satu tantangan utama dalam pembangunan huntap adalah kesiapan lahan. Bupati Aceh Tamiang telah memetakan sejumlah lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) milik 15 perusahaan perkebunan. Dengan total luasan sekitar 268,49 hektare.
Mendagri menegaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang wajib memastikan lahan tersebut dalam kondisi clean and clear sebelum digunakan. Menurut Tito, meski lahan tersebut dikuasai swasta dalam bentuk HGU, status tanahnya tetap milik negara.
Oleh karena itu, pemerintah meminta para pemegang HGU untuk berkontribusi. Caranya dengan mengembalikan sebagian lahan demi kepentingan rakyat terdampak bencana. “Perintah Presiden jelas, membantu rakyat adalah prioritas utama. Jika ada perusahaan yang menolak, saya tidak ragu mengusulkan pencabutan HGU-nya,” tegas Mendagri.
Pembangunan huntap di Aceh Tamiang ditargetkan mulai pada 29 atau 30 Desember 2025. Mendagri juga berencana kembali ke Aceh bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk melakukan ground breaking sekaligus menyerahkan bantuan lanjutan. Selain itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan alternatif lahan lain, baik milik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN.
Sebagai bagian dari program nasional, pembangunan huntap juga dilakukan secara simultan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga. Mendagri menegaskan, selama kesiapan lahan terpenuhi, pemerintah siap bergerak cepat demi memastikan korban bencana segera memiliki tempat tinggal yang layak.
