Aceh provinsi teraman di Sumatera pada tahun 2025. Pernyataan ini bukan sekadar klaim. Tapi hasil penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Indeks Demokrasi dan Stabilitas Sosial Daerah (IDSD).
Dalam laporan tersebut, Aceh meraih skor 4,7. Angka ini menempatkannya di posisi teratas sebagai provinsi dengan tingkat keamanan terbaik di Pulau Sumatera. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada angka kriminalitas, tetapi juga melibatkan sejumlah indikator lain.
Indikator tersebut mulai stabilitas sosial, kebebasan pers, penanganan isu terorisme, serta efektivitas penegakan hukum. Dari berbagai indikator tersebut, Aceh dinilai mampu menjaga keseimbangan antara demokrasi, ketertiban, dan keamanan.
Capaian ini menjadi menarik karena Aceh memiliki catatan sejarah konflik yang cukup panjang. Namun, sejak terwujudnya perdamaian pada 2005, provinsi yang dijuluki Serambi Mekkah ini berhasil membuktikan diri sebagai daerah yang aman, stabil, dan kondusif.
Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, serta masyarakat yang secara bersama-sama menjaga iklim sosial tetap harmonis.
Keamanan yang stabil memberikan dampak luas. Selain meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, kondisi ini juga membuka ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pariwisata. Dengan iklim yang kondusif, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang lebih cepat.
Implikasi Keamanan dan Harapan ke Depan
Predikat sebagai provinsi teraman di Sumatera memberikan sejumlah implikasi positif bagi Aceh. Masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih tenang, pelaku usaha merasa percaya diri untuk mengembangkan bisnisnya, sementara wisatawan memiliki alasan kuat untuk menjadikan Aceh sebagai destinasi tujuan.
Selain itu, pencapaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi asing maupun domestik. Investor umumnya menjadikan faktor keamanan sebagai pertimbangan utama sebelum menanamkan modal.
Maret kemarin, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bertemu dengan perwakilan dari Uni Emirat Arab (UEA). Ia dan Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia, Abdulla Salem Al Dhaheri dan Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali membahas ragam potensi investasi di Aceh.
Pada awal Mei, juga ada 10 perusahaan dari Guangzhou, Cina yang diwakili delegasi investor Hangzhou Chamber of Commerce Indonesia datang. Mereka tertarik membuka peluang investasi sumber daya alam di Aceh.
Semua kabar positif ini menjadi pencapaian stabilitas Aceh. Dan pastinya akan memberikan keuntungan kompetitif dibandingkan daerah lain di Sumatera. Meski demikian, capaian ini juga perlu dipertahankan secara konsisten.
