Provinsi Aceh mendapatkan angin segar terkait pembangunan daerah. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, memastikan bahwa Aceh akan menerima tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun pada tahun 2026 mendatang. Kabar penting ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR Aceh Tahun 2025 yang digelar di Ruang Serbaguna DPRA, Jumat sore.
Menurut Mualem, kepastian tersebut diberikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, pada Kamis (13/11/2025) malam. Dengan gaya khasnya, Mualem menyampaikan kabar gembira itu di hadapan para anggota dewan. “Semalam pak Prabowo menambah uang untuk Aceh di tahun 2026 sebanyak Rp8 triliun. Ada puas?” ucapnya.
Tidak hanya tambahan Rp8 triliun, Presiden juga menyetujui dana abadi sebesar Rp2 triliun yang ditujukan untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menurut Mualem, keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap rekonsiliasi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut, Mualem mengaku menyampaikan seluruh persoalan Aceh secara detail. Mulai dari peningkatan infrastruktur seperti jalan Sawang, penanganan banjir, pembangunan sekolah SMK, rumah sakit regional, optimalisasi pelabuhan, hingga proyek-proyek strategis lainnya.
Ia menegaskan bahwa tambahan dana Rp8 triliun ini merupakan anggaran di luar Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sementara Otsus sendiri, menurutnya, juga telah disetujui oleh Presiden untuk diperpanjang setelah berakhir pada tahun 2027.
Dukungan Pemerintah Pusat untuk Infrastruktur Aceh
Dalam kesempatan tersebut, Mualem juga menekankan bahwa seluruh aspirasi DPRA terkait perbaikan infrastruktur telah ia sampaikan langsung kepada Presiden. Salah satu isu penting adalah pendangkalan muara pelabuhan di berbagai wilayah Aceh. Presiden, kata Mualem, menyetujui agar seluruh kuala di Aceh segera dikeruk agar tidak dangkal lagi dan dapat kembali berfungsi optimal sebagai jalur perdagangan dan mobilitas masyarakat.
Selain itu, Mualem menyebut bahwa Presiden Prabowo memerintahkan percepatan pembangunan Terowongan Geurute, salah satu proyek strategis yang telah lama dinantikan masyarakat. Target penyelesaian ditetapkan pada akhir 2028, sehingga pemerintah Aceh diminta bergerak cepat dalam menyiapkan anggaran dan langkah teknis lainnya.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi momen penting. Karena dilakukan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan APBA 2026. Dan pastinya diharapkan ikut mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Aceh.
Dengan tambahan anggaran besar dari pemerintah pusat, serta dukungan penuh pada berbagai proyek strategis, Aceh kini memiliki peluang lebih besar. Terutama untuk mempercepat transformasi infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
