Minggu, 7 Desember 2025 kemarin, Presiden Prabowo kembali ke Aceh untuk meninjau langsung dampak bencana hidrometeorologi. Kedatangannya kali ini guna memastikan percepatan penanganan bencana di Aceh.
Di kesempatan tersebut, Presiden beserta jajarannya dan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf berkunjung ke Kabupaten Bireuen untuk meninjau posko-posko pengungsian, jembatan bailey, dan dapur umum. Kunjungan tersebut untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan akses jalur darat segera terbuka agar logistik lancar. Presiden juga memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk gerak cepat membangun kembali desa yang terdampak.
Usai mengunjungi lokasi bencana, Presiden bersama jajaran menggelar rapat kabinet darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM). Dalam rapat tersebut, disepakai pembentukan satgas percepatan pemulihan Aceh. Satgas ini akan dipimpin KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang didukung oleh Kementerian PUPR.
“Hari ini saya datang untuk kedua kalinya, dan tadi saya bersama Gubernur Aceh dan beberapa pejabat melihat langsung kondisi di Bireuen. Melihat pembangunan Jembatan Bailey yang tengah dikerjakan oleh PU (Kementerian Pekerjaan Umum) dan dibantu oleh TNI. Dan saya melihat pekerjaannya juga berjalan dengan baik, diharapkan dalam satu minggu ini sudah bisa beroperasi sehingga jembatan-jembatan selanjutnya bisa sudah mulai dibuka,” ujar Presiden Prabowo membuka ratas.
Pembagian tugas yang dibentuk oleh Presiden antara lain BPNB untuk koordinasi pusat dan daerah memetakan wilayah yang berisiko lanjutan. Sementara Kementerian PUPR memangun infrastruktur jembatan dan jalan.
Untuk Kemensos bertugas mengurusi logistik dan pendataan pengungsi. Sedangkan Kementan akan melakukan rehabilitasi lahan yang rusak dan Bulog untuk secepatnya menstabilkan masalah pangan di Aceh.
Pemerintah Hapus Utang KUR Petani Aceh yang Terdampak
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Kepala Negara juga akan memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan banjir di Aceh menjadi prioritas nasional, dan seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.
Salah satu upaya yang diputuskan Presiden yaitu pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. “Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” kata Prabowo memberikan keterangan pers disela-sela meninjau jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu.
Prabowo menyebut penghapusan utang KUR dilakukan karena bencana ini merupakan force majeur. Dengan penghapusan ini, para petani yang terdampak tidak perlu merasakan beban. “Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” ucap Presiden.
