Pemerintah Aceh memastikan seluruh aktivitas sekolah di aceh dan Proses Belajar Mengajar (PBM) semester genap tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai pada 5 Januari 2026. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan anak-anak Aceh. Meskipun sejumlah wilayah masih terdampak bencana meteorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan keterbatasan infrastruktur akibat bencana tidak boleh jadi alasan terhentinya aktivitas pendidikan. Menurutnya, pendidikan justru harus menjadi sumber kepastian dan stabilitas di tengah situasi darurat.
Berdasarkan data terbaru dari Posko Penanganan Bencana Meteorologi Pemerintah Aceh, dari total 555 unit SMA di seluruh Aceh, tercatat 214 sekolah terdampak bencana. Wilayah dengan dampak paling signifikan meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 78 unit sekolah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan secara normal.
“Kondisi di lapangan memang penuh tantangan, namun proses belajar mengajar harus tetap berjalan. Pendidikan harus hadir sebagai penopang harapan dan masa depan anak-anak Aceh,” ujar M. Nasir.
Ia menambahkan, keberlangsungan sekolah bukan hanya soal kurikulum dan nilai akademik, tetapi juga berkaitan erat dengan proses pemulihan sosial dan emosional siswa pascabencana.
Guru Didorong Jadi Pendamping Psikososial Siswa Pascabencana
Sejalan dengan arahan Sekda Aceh, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Aceh sekaligus Juru Bicara Posko Penanganan Bencana, Murthalamuddin, telah mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh kepala sekolah SMA di Aceh agar memastikan PBM tetap berjalan sesuai jadwal.
Bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat dan tidak memungkinkan penggunaan ruang kelas, Dinas Pendidikan Aceh menginstruksikan pemanfaatan sarana belajar darurat, seperti ruang sementara, tenda pendidikan, maupun fasilitas umum yang layak.
“PBM tidak boleh berhenti. Kami telah meminta seluruh kepala sekolah memastikan adanya tempat belajar sementara agar siswa tetap dapat masuk sekolah mulai 5 Januari 2026,” tegas Murthalamuddin.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pada masa awal masuk sekolah, fokus utama para guru bukanlah pada pencapaian akademik semata. Guru diharapkan menjalankan peran sebagai pendamping psikososial atau MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support) bagi siswa yang terdampak bencana.
Menurutnya, banyak siswa yang masih mengalami trauma, kecemasan, hingga kehilangan rasa aman akibat bencana. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran harus dilakukan secara persuasif, humanis, dan empatik.
“Guru saat ini memiliki peran ganda, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pendamping psikologi sosial bagi siswa. Jangan langsung membebani anak-anak dengan materi berat. Rangkul mereka, pulihkan semangat dan rasa aman agar motivasi belajar kembali tumbuh,” paparnya.
Dengan dimulainya PBM secara serentak dan pendekatan pemulihan psikologis , Pemerintah Aceh berharap dunia pendidikan dapat menjadi fondasi kuat. Terutama dalam proses pemulihan pascabencana, sekaligus memastikan masa depan generasi muda Aceh tetap terjaga.
